Rabu, 25 Desember 2013 11:28 wib
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
"Hipmi secara keseluruhan melihat MEA 2015 sebagai peluang karena tujuan pasarnya jauh lebih banyak dan beragam," kata Bendahara Umum Hipmi Bayu Priawan Djokosoetono di Jakarta, Rabu (25/12/2012).
Menurut Bayu yang juga Chairman Blue Bird Group Holding, pemerintah dan seluruh stakeholder tidak boleh mengesampingkan peningkatan daya saing terutama tujuan memajukan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
"Jangan sampai pelaksanaan MEA 2015 kita malah jadi penonton, dan kalah bersaing dengan negara ASEAN lain," ujar Bayu.
Lebih lanjut, Bayu menginginkan pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, seperti asosiasi pengusaha lebih mensosialisasikan MEA 2015 dalam upaya peningkatan kegiatan ekonomi nasional.
Deputi Menteri Koordinator Perekonomian bidang Perdagangan dan Perindustrian Edy Putra Irawadi mengatakan, meski banyak kalangan memperkirakan para pengusaha akan lebih dominan ketimbang pengusaha UKM, namun pemerintah siap melakukan pembatasan kepada asing untuk masuk ke sektor UKM. Hal itu dilakukan sebagai langkah melindungi sektor UKM di Indonesia.
Pemerintah memperkirakan ada sekitar 70 persen sektor usaha yang bisa dimasuki investor asing. Namun, untuk jasa UKM sendiri akan ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi saat penerapan Asean economic community 2015.
Dia mengaku, dibatasinya sektor UKM karena hal tersebut menjadi langkah penting yang dilakukan pemerintah agar Indonesia tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Apalagi pembatasan sektor UKM itu harus dilakukan karena harus menyesuaikan dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang sudah ada.(rez) (Arief Sinaga /Sindoradio/wdi)
Analisis :
“salah satu yang harus dipersiapkan dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN adalah mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia hingga kualitas standarisasi nasional sehingga bisa diakui di luar negeri, supaya kita tidak kalah saing dengan negara negara asean lainnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar