Jumat, 27 Desember 2013

TUGAS 5


Contoh Paragraf Generalisasi :


Direktur Utama Perum Bulog Mustafa Abubakar memperkirakan bahwa kekeringan di sejumlah daerah tidak akan mengganggu stok beras nasional. Bahkan, rencana impor 2007 akan diundur untuk 2008 karena produksi beras dalam negeri dalam beberapa bulan mendatang mencukupi kebutuhan nasional. Mustafa menjelaskan bahwa stok beras per Juli 2007 sebanyak 1,63 juta ton cukup untuk kebutuhan nasional selama 7 bulan. Rencana pengadaan 1,8 juta ton tahun ini sudah terpenuhi 1,53 juta ton dari pembelian beras petani. Impor beras 2008 diperkirakan hanya 1,3 juta ton, lebih sedikit 200.000 ton dari rencana impor tahun 2007. Dengan demikian, cadangan beras nasional masih dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat dan tidak perlu dikhawatirkan sampai akhir 2007.

Contoh Paragraf Analogi 2:

Belajar dengan menggunakan buku dan kertas seperti pedang yang berkepala dua . Jika menggunakan kertas terlalu banyak dapat menyebabkan hutan gundul dan pemansan global terjadi. Tapi apabila tidak menggunakan kertas dapat menyebabkan orang tidak dapat belajar dengan baik apalagi yang memiliki tingkat ekonomi terbatas serba salah untuk mengambil keputusan seperti saat menggukan pedang berkepala dua yang bisa menyerang 2 arah yang berlawanan.

Contoh Paragraf Kausalitas (Sebab-Akibat):


Mulai tanggal 17 Januari 2002, harga berbagai jenis minyak bumi dalam negeri naik. Minyak tanah, premium, solar, dan lain-lain dinaikkan harganya. Hal ini karena Pemerintah ingin mengurangi subsidi dengan harapan supaya ekonomi Indonesia kembali berlangsung normal. Karena harga bahan bakar naik, sudah barang tentu biaya angkutan pun akan naik pula. Jika biaya angkutan naik, harga barang-barang pasti akan ikut naik karena biaya tambahan untuk transportasi harus diperhitungkan. Naiknya harga barang-barang akan dirasakan berat oleh rakyat. Oleh karena itu, kenaikan harga barang harus diimbangi dengan usaha menaikkan pendapatan masyarakat.


Sumber :

http://hanggaryudha.wordpress.com/2013/01/02/contoh-paragraf-generalisasi-analogi-dan-kausalitas/

Kamis, 26 Desember 2013

TUGAS 4


Topik : Sumber Daya Manusia adalah  Kekuatan yang Nyata dalam semua  Bisnis
1.    Pendahuluan
1.1     Pengertian Sumber Daya Manusia
1.2     Pengertian Kepercayaan
       2.   Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan bisnis 
                            2.1     Sumber Daya Manusia yang berkualitas 
                                          2.1.1                 Sikap Para Kru yang selalu tersenyum, ceria, dan senang                                                                       untuk                               membantu
2.1.2                 Pelayanan yang baik
2.1.3                 Tempat dan hiburan yang menarik
2.1.4                 Manajemen yang baik
2.2     Pemimpin yang Baik
2.2.1                 Harus bisa mengenal Kelemahan dan Kelebihan Tim
2.2.2                 Mudah bersosialisasi
2.2.3                 Mendengar aspirasi-aspirasi Tim
2.2.4                  Bijaksana
2.2.5                 Mudah menerima dan memaafkan kesalahan orang lain
2.2.6                 Ramah Tamah terhadap pelanggan
2.2.7                 Sangat memanfaatkan kesempatan kedua
2.3     Kepercayaan Pelanggan terhadap Perusahaan
2.3.1                 Menerima Kritik dan Saran dari pelanggan
2.3.2                 Semakin meningkatkan kualitas produk dan jasa
3.    Penyebab kehancuran bisnis
3.1     Manajer yang acuh terhadap karyawan
3.2     Tidak ramah terhadap pelanggan
3.3     Kepercayaan terhadap manajemen yang rusak
3.4     Staf yang tertekan terhadap aturan perusahaan dan sikap manajer yang  tidak baik
4.    Faktor – faktor yang bisa mempererat tali silahturahmi antar staff
4.1     Semangat Kekeluargaan yang tinggi
4.2     Sering mengadakan pesta bersama
4.3     Mengadakan tour
5.    Contoh Perusahaan yang sudah memiliki SDM yang berkulitas dan belum berkualitas
5.1     Perusahaan Maskapai Penerbangan  Virgin
5.2     Perusahaan di pulau Necker di Karibia

20. Tolak Orang Miskin, RS Siap-Siap Digerebek!


Kamis, 26 Desember 2013 14:50 wib
Dani Jumadil Akhir - Okezone
Ilustrasi. (Foto: Okezone) Ilustrasi. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) mengancam akan melakukan penggerebekan terhadap rumah sakit yang menolak warga miskin tidak mampu untuk berobat pascaimplementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 1 Januari 2014.

Sekretaris Jendral KAJS, Said Iqbal mengatakan, berdasarkan konstitusi, pemerintah wajib memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat tanpa kecuali.

"Kalau ada warga miskin ditolak RS, akan kami gerebek RS itu. Ini perintah konstitusi yang mewajibkan setiap orang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan," ungkap Said saat acara bertema “Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Seluruh Rakyat 1 Januari 2013 Terancam Gagal, Bagaimana Sikap Rakyat?” di Jakarta, Kamis (26/12/2013).

Said menambahkan, tidak hanya mengancam, KAJS akan membuka posko-posko pengaduan di seluruh Indonesia melalui kantor-kantor cabang Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) guna mengawal pelaksanaan dan efektivitas BPJS Kesehatan.

"Kami akan mengundang BEM seluruh Indonesia untuk membuka posko ini, Ini sebagai bentuk perlawanan rakyat. Rumah sakit yang melanggar kita akan dudukin. Jelas ada konstitusinya. Kita minta secara politik ke DPR ini harus dipastikan hak interpolasi," papar Said.

Hal senada juga dilontarkan oleh anggota Komisi IX DPR RI, Indra mengatakan anggota parlemen siap akan melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan BPJS Kesehatan.

Indra menegaskan, apabila nantinya ada warga miskin yang ditolak oleh rumah sakit untuk berobat, maka rumah sakit tersebut dapat ditarik izin operasionalnya.

"Kalau ada rumah sakit melakukan itu kita akan melakukan pengawasan melalui Kemenkes, kalau ada rumah sakit melakukan seperti itu, ada sanksi administrasi yaitu mencabut izin rumah sakit. Kedua, hukuman pidana mulai dari manajemen hingga dokter kalau memang terbukti tidak melayani orang miskin," pungkasnya.(rez) (wdi)

19. "Gaji di Bawah UMP, Anda Termasuk Fakir Miskin!"


Kamis, 26 Desember 2013 15:11 wib
Dani Jumadil Akhir - Okezone
JAKARTA – Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menyatakan kriteria fakir miskin yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) perlu direvisi guna menetapkan penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 1 Januari 2014.

Presidium Indra Munaswar mengatakan, fakir miskin dan orang tidak mampu harus diukur dari penghasilan sehari-hari untuk dapat menghidupi dirinya beserta keluarga secara layak, bukan dari kriteria fisik kebendaan.

"Sebanyak 10,3 juta rakyat miskin terancam tak mendapatkan jaminan layanan kesehatan," ucap Indra di Jakarta, Kamis (26/12/2013).

Indra menjelaskan, ?berdasarkan data TNP2K 2011 terdapat 96,7 juta fakir miskin dan tidak mampu. Sementara pemerintah menetapkan jumlah PBI hanya 86,4 juta jiwa.

"Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk merevisi definisi orang miskin," ucapnya.

?Indra pun menambahkan, mengutip Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, mendefinisikan fakir miskin yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

?Selain itu, dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup layak, seseorang mempunyai penghasilan serendah-rendahnya sebatas upah minimum yang berlaku di daerah setempat.

?"Jadi, kalau ada orang yang dapat gaji di bawah UMP, maka itu tergolong fakir miskin. Karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak," pungkasnya.(kie) (wdi)

Analisis :
kalo yang sudah memiliki penghasilan tapi dibawah UMP masih dibilang fakir miskin, bagaimana dengan yang tidak memiliki penghasilan sama sekali.

18. 2014, Jasa Marga Bakal Operasikan 5 Ruas Jalan Tol Baru


Jum'at, 20 Desember 2013 07:57 wib
Dani Jumadil Akhir - Okezone
(Foto: Okezone) (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) melalui anak perusahaannya memperkirakan akan mengoperasikan lima ruas tol baru sepanjang 47,3 kilometer (km) di tahun 2014.

Kelima ruas tol tersebut adalah JORR W2 Utara tuas Kebon Jeruk-Ulujami (7,07 km), Bogor Ring Road ruas Kedunghalang-Kedungbadak (2 km), Semarang-Solo ruas Ungaran-Bawen (12,3 km), Gempol-Pandaan (12 km), dan Gempol-Pasuruan ruas Gempol-Rembang.

Direktur Utama Jasa Marga, Adityawarman mengatakan, apabila jalan tol JORR W2 tersebut sudah dioperasikan, maka secara keseluruhan akan menghubungkan lima ruas yang sudah beroperasi. Adapun kelima ruas tersebut adalah Jakarta-Cikampek, Jagorawi, Jakarta-Serpong, Jakarta-Cikampek dan Tol Soediyatmo (Bandara).

"Dengan beroperasinya JORR W2 Utara ini juga diperkirakan akan mengurangi kepadatan Tol dalam kota Jakarta sekitar 30 persen," ucap Adityawarman, dalam acara Orientasi Wartawan dan Jumpa Pers Akhir Tahun 2013, di kantornya, Jakarta, Kamis (19/12/2013) malam.

Adityawarman menambahkan, pengurangan kepadatan ini karena kendaraan dari arah Bekasi dan Bogor yang akan menuju Bandara atau Tangerang dan sebaliknya tidak pelu lagi melintas di tol dalam kota Jakarta.

Sementara keberadaan jalan tol Bogor Ring Road yang akan beroperasi sampai dengan Kedungbadak pada 2014, Adityawarman memperkirakan akan mengurangi kepadatan kendaraan yang dari arah Yasmin yang akan menuju Jakarta melalui Jagorawi.

"Sedangkan, untuk jalan tol Semarang-Solo Ruad Ungaran-Bawen diharapkan dapat mengurangi kepadatan jalan alteri yang saat ini sudah semakin meningkat," paparnya.

Pasalnya, keberadaan jalan tol ini juga diperkirakan akan mempersingkat waktu tempun dari Bawen ke Semarang dari sekitar satu sampai dengan dua jam, menjadi tidak lebih dari 30 menit.

Adityawarman juga menjelaskan, bahwa untuk Ruas Gempol+Pasuruan seksi I dan Gempol-Pandaan sengaja dibangun untuk mnghubungkan tida wilayah yakni Surabaya, Banyuwangi dan Malang.

Di sepangjang tahun 2013 ini, Jasa Marga telah menyelesaikan pembangunan dua ruas tol baru sepanjang 28,23 km yaitu jalan tol Bali Mandara sepanjang 12,7 km yang sudah dioperasikan sejak 23 September 2012 lalu. (wdi)

analisis : 
 

17. Konsistensi Kebijakan Pemerintah Masih Lemah


Sabtu, 21 Desember 2013 12:42 wib
Martin Bagya Kertiyasa - Okezone
 
Ilustrasi ( Foto : Okezone) Ilustrasi ( Foto : Okezone)
JAKARTA - Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih dapat mempertahankan mesin pertumbuhannya. Meski demikian, mesin pertumbuhan ekonomi tersebut nampaknya hanya bertopang kepada konsumsi domestik.

Pengamat Perencanaan Pembangunan, Syahrial Loetan, mengungkapkan meskipun masih mengandalkan konsumsi domestik, namun prospek ekonomi 2014 dinilai memiliki peluang positif bagi Indonesia.

"Upaya mewujudkan peluang positif itu, harus dilakukan dengan memperhatikan empat kelambanan yang selama ini terjadi," kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (21/12/2013).

Syahrial mengungkapkan, ada beberapa langkah yang harus dicermati pemerintah, seperti upaya memperkecil transaksi berjalan, yang ternyata cukup berat di tengah keadaan dimana impor cukup tinggi dan ekspor melemah.

Sementara itu, upaya perbaikan struktural di dalam negeri tidak kunjung tuntas. Banyak kebijakan yang dilahirkan, namun lemah di dalam implementasinya.

"Sebagai contoh dalam konsep diversifikasi energi yang sudah lama didengungkan, namun nyatanya tidak dijaga konsistensi dalam melaksanakan kebijakan tersebut, yang salah satunya berdampak kepada tingginya angka subsidi yang harus disediakan pemerintah di dalam APBN," jelas dia.

Padahal, lanjutnya, periode 2010-2011 tercatat perekonomian Indonesia banyak diuntungkan dengan tingginya harga komoditas pokok seperti kelapa sawit dan batubara. Oleh sebab itu, neraca perdagangan Indonesia cenderung positif.

Namun hal sebaliknya terjadi pada 2012-2013, yaitu kecenderungan negatif karena anjloknya harga komoditi ekspor Indonesia, akibat berbagai alasan. Antara lain, melemahnya permintaan di beberapa tujuan ekspor Indonesia, sehingga mengganggu nilai tukar Rupiah terhadap beberapa mata uang kuat dunia. ()

16. Gaji Buruh Sawit Rp150 Ribu per Satu Hektare

Sabtu, 21 Desember 2013 16:18 wib
Silvia Ramadhani - Okezone
Ilustrasi ( Foto : Okezone) Ilustrasi ( Foto : Okezone)
JAKARTA - Penghasilan pekerja kelapa sawit Indonesia tidak lebih dari Rp150 ribu per hektare per bulannya. Jumlah ini belum termasuk uang angsuran kredit yang secara otomatis akan dipotong setiap penerimaan gaji.

Demikian diungkapkan Koordinator Serikat Petani Kelapa Sawit, Mansuetus Darto, usai mengisi Diskusi dengan tema Perkebunan Kelapa Sawit Hendak Kemana, di Warung Daun Cikini, Sabtu (21/12/2013).

Darto menambahkan, jumlah tersebut tak lantas diterima secara penuh oleh para pekerja. Sebanyak 50 persen dari hasil penjualan kelapa sawit ini nantinya akan diberikan kepada perusahaan sebagai biaya pemeliharaan tanaman, 30 persennya untuk membayar kredit, dan 20 persen sisanya baru diterima petani. "Bayangkan berapa jumlah yang diterima petani," katanya.

Senada, aktivis Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Sandy, mengungkapkan selama ini pemikiran sebagian besar masyarakat Indonesia banyak yang salah tentang kondisi buruh perkebunan kelapa sawit. Mereka cenderung berpikir bahwa buruh perkebunan sawit itu enak, kenyataannya justru sebaliknya.

"Buruh perkenbunan kelapa sawit itu seperti dieksploitasi. Ini karena mereka rentan dengan kesewenang-wenangan, dan tidak ada status serta standart kerja yang pro buruh. Jadi ada indikasi kerja paksa di kebun kelapa sawit," jelas dia.

Selain itu, minimnya fasilitas air bersih dan juga masih ditemukannya pekerja anak di kebun sawit, menjadi hal yang memperburuk kondisi pekerja perkebunan sawit. "Memang mereka tidak ada pekerja anak, tapi karena adanya target kerja yang tinggi, para buruh tersebut sering mengajak anak dan istri untuk ikut bekerja," tandas Sandy.

Dari sisi gaji, Sandy mengamini apa yang disampaikan Darto. Gaji pekerja perkebunan sawit itu dibayar sesuai jam kerja dan taget kerja harian. "Parahnya kita temukan juga, mereka hanya menjadi buruh harian lepas. Jadi tanpa mendapatkan tunjangan apa-apa, hanya dipekerjakan saja," katanya.

Menurutnya, hingga saat ini Undang-undang Perburuhan yang berlaku di Indonesia, khususnya buruh atau pekerja kelapa sawit masih memihak kepentingan investor. Kepentingan buruh pun seperti dinomor duakan."Undang-undang perburuan masih berpihak pada keuntungan pengusaha," pungkasnya.

Analisis :
betapa miris melihat para buruh yang bekerja dengan waktu kerja yang panjang tapi di gaji dengan sangat tidak sepadan. semoga saja pemerintah melihat ini, dan segera  berbenah diri.

15. BI: Pemilu Tak Beri Dampak Negatif ke Ekonomi


Senin, 23 Desember 2013 20:24 wib
Bramantyo - Okezone
Ilustrasi. (Foto: Setkab) Ilustrasi. (Foto: Setkab)
SOLO - Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa Pemilu tidak akan memberi dampak negatif, namun juga tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pemilu hanya mendorong pertumbuhan ekonomi paling besar 0,2 persen,” jelas Kepala Divisi Asesmen Transmisi Moneter dan Sektor Keuangan Departeman Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Piter Abdullah, kepada wartawan di sela-sela acara Seminar Outlook Perekonomian Indonesia 2014 di Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Senin (23/12/2013).

Berdasarkan pengalaman Pemilu tahun 2004 dan 2009 lalu, kata Piter, perekonomian Indonesia tetap mampu tumbuh meski kecil. Karena itu, Pemilu 2014 diharapkan juga mampu memberikan dampak positif. Piter mengakui bahwa selama Pemilu perputaran uang memang akan menjadi besar.

Perputaran itu tidak akan mempengaruhi tingkat inflasi. Sehingga tahun 2014 mendatang, inflasi bisa diproyeksikan lebih baik dibanding tahun 2013. “Tahun 2013, kita mengalami shock karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kebijakan membuka kran impor,” kata dia.

Pada tahun 2014 mendatang, kata Piter, memang diharapkan tidak akan ada lagi kenaikan harga BBM dan  tidak ada lonjakan harga pangan sehingga pemerintah tidak akan membuka kran impor lagi. Secara umum, pertumbuhan perekonomian tahun 2014, akan membaik meski lamban. (wdi)

Rabu, 25 Desember 2013

14. Hilangkan BBM Subsidi, Pemprov DKI Minta Subsidi KAI Ditambah

Senin, 23 Desember 2013 22:05 wib
Aisyah - Okezone
Ilustrasi. (Foto: Okezone) Ilustrasi. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menilai jika pasokan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dihentikan untuk wilayah DKI Jakarta, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) bisa digunakan untuk BUMN.

Menurutnya, Silpa tersebut bisa digunakan untuk membantu PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk penyediaan sarana dan prasarana kereta commuter line.

"Kalau ada sisa kan jadi Silpa di APBN ini. Kalau Silpa, ya silahkan di APBNP mau dipakai ke mana. Tanya sama saya, saya usul bantu lah PT KAI merapikan KCJ-nya. Supaya unit lebih banyak terus ada loopline. Itu kan terserah Kemenhub. Itu saja kita minta," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai bertemu Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di Balai Kota, Jakarta, Senin (23/12/2013).

Ahok menjelaskan, Pemprov DKI bukan meminta agar BUMN mencabut subsidi BBM tetapi meminta agar pasokan BBM bersubsidi dihentikan untuk wilayah Jakarta.

"Subsidi kan tidak bisa dicabut. Cuma kita melarang, mobil biasa isi premium. Kita bilang, Pak Gubernur hanya mau subsidi itu tidak diperuntukkan untuk mobil-mobil pribadi. Itu saja," terangnya.

Lebih jauh, mantan Bupati Belitung Timur itu juga menekankan dengan sarannya untuk membantu PT KAI menggunakan Silpa bukan berarti pihaknya mengatur kemana uang Silpa BUMN itu diperuntukkan.

"Kita enggak minta uang subsidi itu kok. Itu terserah Presiden dan DPR yang memutuskan uang itu mau ke mana," ucapnya. (wdi)

Analisis :
jika subsidi BBM dicabut ada baiknya dana subsidi yang ada dipergunakan untuk sarana kebutuhan masyarakat, berhubung dana tersebut dari rakyat maka digunakan oleh rakyat juga. 

13. "No Hope for Rupiah for a While"


Selasa, 24 Desember 2013 08:19 wib
Dani Jumadil Akhir - Okezone
Ilustrasi ( Foto : Setkab) Ilustrasi ( Foto : Setkab)
JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan masih tertekan. Pasalnya permintaan dolar yang meningkat di akhir tahun menjadi salah satu pemicunya.

Kepala Riset Trust Securities Reza Priyambada mengatakan, terutama setelah di rilisnya kenaikan pertumbuhan GDP AS yang seolah semakin membuat Rupiah kian terpuruk.

"No hope for Rupiah for a while, mungkin itu adalah kata-kata sementara ini yang dapat digambarkan untuk laju Rupiah hingga akhir tahun 2013," ucapnya dalam riset di Jakarta, Selasa (24/12/2013).

Reza menambahkan, meski di akhir pekan kemarin, Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa pertumbuhan utang luar negeri terus melambat pada Oktober 2013 yang mencapai USD262,4 miliar juga tidak membuat laju Rupiah kian membaik.

Padahal laju USD sempat melemah terhadap Yen (¥) seiring aksi ambil untung terhadap USD jelang akhir tahun namun, juga tidak terlalu dapat memberikan sentimen positif bagi Rupiah.

Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan bergerak di kisaran Rp12.260-12.238 per USD menurut kurs tengah Bank Indonesia (BI).

"Laju Rupiah di atas target support
Rp12.260 per USD," jelas Reza.

Sebelumnya, pergerakan Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami penguatan terbatas. Walaupun menguat, sore ini Rupiah ditutup masih bertahan di level Rp12.200 per USD.

Rupiah pada perdagangan non-delivery forward (NDF) ditutup pada level Rp12.203 per USD. Dalam pergerakan hariannya, rupiah menyentuh level tertinggi di Rp12.191 per USD, namun sempat menyentuh di Rp12.260 per USD. (kie) (wdi)

12. Sosialisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN Dinilai Belum Maksimal


Rabu, 25 Desember 2013 11:28 wib
Arief Sinaga - Sindoradio
Ilustrasi. (Foto: Reuters) Ilustrasi. (Foto: Reuters)
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai bahwa upaya sosialisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai tahun 2015 kurang optimal.

"Hipmi secara keseluruhan melihat MEA 2015 sebagai peluang karena tujuan pasarnya jauh lebih banyak dan beragam," kata Bendahara Umum Hipmi Bayu Priawan Djokosoetono di Jakarta, Rabu (25/12/2012).

Menurut Bayu yang juga Chairman Blue Bird Group Holding, pemerintah dan seluruh stakeholder tidak boleh mengesampingkan peningkatan daya saing terutama tujuan memajukan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

"Jangan sampai pelaksanaan MEA 2015 kita malah jadi penonton, dan kalah bersaing dengan negara ASEAN lain," ujar Bayu.

Lebih lanjut, Bayu menginginkan pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, seperti asosiasi pengusaha lebih mensosialisasikan MEA 2015 dalam upaya peningkatan kegiatan ekonomi nasional.

Deputi Menteri Koordinator Perekonomian bidang Perdagangan dan Perindustrian Edy Putra Irawadi mengatakan, meski banyak kalangan memperkirakan para pengusaha akan lebih dominan ketimbang pengusaha UKM, namun pemerintah siap melakukan pembatasan kepada asing untuk masuk ke sektor UKM. Hal itu dilakukan sebagai langkah melindungi sektor UKM di Indonesia.

Pemerintah memperkirakan ada sekitar 70 persen sektor usaha yang bisa dimasuki investor asing. Namun, untuk jasa UKM sendiri akan ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi saat penerapan Asean economic community 2015.

Dia mengaku, dibatasinya sektor UKM karena hal tersebut menjadi langkah penting yang dilakukan pemerintah agar Indonesia tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Apalagi pembatasan sektor UKM itu harus dilakukan karena harus menyesuaikan dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang sudah ada.(rez) (Arief Sinaga /Sindoradio/wdi)

Analisis :
“salah satu yang harus dipersiapkan dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN adalah mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia hingga kualitas standarisasi nasional sehingga bisa diakui di luar negeri, supaya kita tidak kalah saing dengan negara negara asean lainnya.

11. Tarif Transportasi Mahal, Lapor ke Posko Pengaduan!


Rabu, 25 Desember 2013 15:10 wib
Dani Jumadil Akhir - Okezone
 
Ilustrasi. (Foto: Reuters) Ilustrasi. (Foto: Reuters)
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan telah menambah kapasitas tempat duduk dan flight cukup untuk memenuhi lonjakan penumpang baik transportasi darat, laut dan udara dalam rangka libur Natal dan Tahun Baru.

"Flight dan seat ditambah, beserta pendirian posko-posko di bandara, misalnya kesehatan dan lainnya. Karena lonjakan penumpang diperkirakan 10 persen untuk transportasi udara, dan kereta api sekitar 25 persen-26 persen," ucap Wakil Menhub Bambang Susantono saat ditemui di rumah dinas Kepala BKPM, Jakarta, Rabu (25/12/2013).

Bambang menambahkan, dalam libur Natal dan Tahun Baru tidak akan ada kenaikan tarif angkutan umum, hal ini dalam rangka agar masyarakat lebih nyaman menggunakan moda transportasi publik.

"Tarif normal. Memang ada masyarakat yang kaget karena kenaikan harga tiket, namun penyesuaian itu mepet di batas atas bukan melebihi," jelasnya.

Bambang pun meminta kepada seluruh masyarakat untuk mengadu ke Kementerian Perhubungan apabila ada pengusaha jasa angkutan umum yang menaikkan tarif melebihi batas atas.

"Yang penting manajemen bandara yang kita minta untuk siap dengan posko-poskonya hampir sama dengan posko lebaran dan tempat-tempat pengaduan maskapai yang ada menaikkan harga, silahkan dilaporkan. Laporkan saja ke kami, nanti akan kami tindak. Karena ambang batasnya 30 persen-40 persen dari tarif normal," pungkasnya.(rez)

Analisis :
dengan adanya langkah seperti ini menunjukkan bahwa Kemenhub telah siaga dengan adanya lonjakan pengguna transportasi darat, laut dan udara menjelang hari natal dan tahun baru. diharapkan ini terus berkelanjutan.